Apa Itu P2P Syariah ? Pengertian, Sejarah dan Fatwa MUI

0
2793
p2p syariah

Kali ini kita akan membahas tentang P2P Syariah, mulai dari pengertian, sejarah, dasar hukum, jumlah, dan perbedaannya dengan P2P konvensional.

P2P itu apa sih?

Peer to Peer (P2P) lending adalah sarana pinjam atau memberikan pinjaman secara online. Dapat dibilang sebagai penjembatan antara kesenjangan yang terjadi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana berlebih. Peminjam biasanya adalah pihak yang sedang membangun usaha dan membutuhkan modal tambahan. Dengan adanya bantuan materi dari pemberi pinjaman, maka peminjam terfasilitasi untuk membiayai usahanya. Pemberi pinjaman jatuhnya melakukan investasi kepada peminjam lalu nantinya akan menikmati keuntungan dari bagi hasil yang telah disepakati bersama. 

Sejarah?

Di Indonesia, P2PL baru mulai terkenal belakangan ini. Padahal, P2PL telah ada sejak dulu. P2P lending pertama berawal dari lahirnya perusahaan bernama Zopa di Inggris pada Februari 2005 lalu. Satu tahun kemudian, Amerika juga memiliki Prosper sebagai penyedia layanan P2PL. Mulai berkembang di beberapa negara lainnya seperti Inggris, Amerika, China, dan Indonesia. 

Dasar Hukum?
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  • Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 67/DSN-MUI/III/2008 mengenai Anjak Piutang Syariah
  • Untuk Fintech : Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
Jumlah?

Perusahaan fintech lending di OJK per Mei 2019 sendiri sudah ada 113 platform berizin dan sudah ada 5 terdaftar. Namun, dari keseluruhan jumlah tersebut hanya ada 5 platfrom dengan jenis usaha syariah yang artinya bahkan tidak sampai 5%. 

Beda P2P Syariah dengan Konvensional?
1. Akad

Segala hal yang terjadi antara P2P, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman telah ditentukan oleh akad yang sudah disepakati bersama dari awal. Ada beberapa akad yang umum digunakan misalnya Mudharabah dan Murabahah. 

2. Riba

OJK sendiri tidak memiliki aturan resmi berapa bunga P2PL, sehingga bunga yang dibebankan oleh P2PL konvensional bisa bermacam-macam. Namun dengan adanya P2P syariah, peminjam bisa lebih tenang karena tidak adanya sistem bunga yang memberatkan. Prinsip yang digunakan bersesuaian dengan syariat Islam sehingga melarang adanya riba. Keuntungan yang diperoleh peminjam dari usahanya kemudian akan dibagi hasil bersam dengan pemberi pinjaman.

3. Risiko

Segala risiko yang timbul dari kesepakatan usaha ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Sedangkan pada P2PL konvensional biasanya jika usaha yang dijalankan peminjam mengalami kerugian atau bangkrut, maka peminjam tetap harus membayar pinjaman disertai bunga.

Perkembangan keuangan syariah termasuk juga P2P Syariah sangatlah penting untuk dimanfaatkan masyarakat Muslim. Dapat menjadi jalan ke luar finansial untuk terbebas dari riba dan hal-hal yang dilarang Islam.


Jika kamu tertarik dengan konten islami seperti ini, kamu bisa juga melihat tulisan lainnya di Topik Ekonomi Islam. Jika kamu lebih menyukai konten video kamu bisa mengunjungi Channel Youtube Qazwa.