Teori Keseimbangan Iwadh & Muawwadh : Konsep Dasar dalam Fikih Muamalah

0
1960

Secara umum ekonomi Islam mengelompokan akad ke dalam dua jenis, yaitu akad sosial dan akad komersil. Masing-masing akad ini memiliki ketentuan transaksi yang berbeda dan akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula. Jenis akad pertama adalah akad komersil atau disebut juga tijarri atau muawwadhot. Pada akad ini, kedua belah pihak yang berakad akan saling melakukan serah terima. Contohnya adalah akad jual beli, sewa menyewa, perserikatan, dan sebagainya. Sementara pada jenis akad kedua, akad sosial atau disebut juga tabarru’, yang terjadi adalah kebalikan dari akad muawwadhot. Akad ini bersifat non komersil dan dilakukan dalam rangka mencari pahala. Pada akad ini tidak ada keseimbangan antara yang menyerahkan atau menerima, bisa jadi yang terjadi hanya salah satu, menerima saja atau menyerahkan saja. Contohnya adalah memberi hadiah, menerima sedekah, menerima zakat, memberi wakaf, dan sebagainya.

Meskipun tidak ada keseimbangan transaksi secara tangible, namun dalam memandang akad sosial seorang Islamic Man (homo economicus dalam konsep Islamic worldview)harus memiliki keyakinan bahwa balasan dari transaksi sosial yang dia lakukan adalah pahala dari Allah subhanahu wata’ala. Hal ini berdasarkan keyakinan dia terhadap janji Allah subhanahu wata’ala yang telah dijelaskan banyak dalil syar’i. Diantaranya adalah yang terdapat pada QS. Saba’ : 39;

 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya” [Saba’/34 : 39]

Mengingat sulitnya mengukur keseimbangan yang bersifat intangible pada akad sosial, maka konsep keseimbangan yang dibahas dalam teori keseimbangan Iwadh dan Muawwad lebih relevan jika difokuskan pada akad komersil.

Iwadh dan Muawwadh : Keseimbangan dalam Akad Komersil

“Iwadh” bermakna sesuatu yang diserahkan, sementara “muawwadh” bermakna sesuatu yang diterima. Misalkan Mawar membeli baju di sebuah butik seharga Rp.200.000, maka bagi Mawar, uang senilai Rp.200.000 adalah Iwadh, sementara baju yang dia peroleh adalah muawwadh. Sementara di sisi lain, bagi pemilik butik baju yang dia serahkan pada Mawar adalah Iwadh, dan Rp.200.000 yang dia terima adalah muawwadh.

Konsep ini juga relevan dalam jual beli barter, misalkan Ina memiliki lauk dan Ria memiliki beras, ketika transaksi barter terjadi, bagi Ina lauk yang dia barter dengan Ria adalah iwadh, sementara beras yang diterima dari Ria adalah muawwadh. Sementara bagi Ria, beras yang dia serahkan pada Ina adalah iwadh sementara lauk yang dia terima adalah muawwadh. Sebaliknya.

Konsep dasar ini penting untuk dipahami dalam menelaah setiap akad komersil agar seseorang dapat mengetahui halal atau haramnya transaksi dalam kacamata fikih muamalah. Konsep keseimbangan ini tentu memiliki banyak hikmah diantaranya menjaga keadilan dalam transaksi muamalah. Lalu bagaimana dengan keseimbangan pada transaksi riba?

Diilustrasikan sebuah transaksi riba dimana Ari meminjam uang pada Budi sebesar Rp10.000.000, dan Ari harus mengembalikan dengan kesepakatan bunga sebesar 10% sehingga total pengembalian pinjaman Ari pada Budi adalah Rp.11.000.000. Jika transaksi tersebut kita dudukan pada akad sosial, transaksi ini menjadi tidak relevan. Dalam transaksi ini Budi tidak berhak mengekspektasikan tambahan dari uang pinjamannya yang disepakati di awal, karena berdasarkan penjelasan di awal tulisan benefit yang dieskpektasikan Budi seharusnya bersifat intangible.

Sementara jika transaksi pembayaran bunga ini kita dudukkan pada akad komersil, hal ini juga tidak relevan karena tidak ada keseimbangan yang terjadi. Dari sudut pandang Ari, iwadh-nya adalah membayar bunga sebesar 10% dari Rp.10.000.000 yaitu Rp.1.000.000,-, sementara Ari tidak mendapatkan muawwadh apapun. Sebaliknya, dari sudut pandang Budi, muawwadh-nya adalah bunga sebesar Rp.1.000.000,- sementara tidak ada iwadh yang harus dia keluarkan. Ketidakseimbangan terjadi karena bunga didapatkan tanpa ada counter value barang atau jasa apapun.

Inilah salah satu alasan mengapa transaski riba tidak dapat dibenarkan. Jika didudukan pada jenis akad sosial, maka seharusnya tidak ada keuntungan tangible yang diekspektasikan. Sebaliknya, jika transaksi riba didudukkan pada jenis akad komersil, maka tidak ada keseimbangan transaksi yang terjadi.

Referensi :

Ammi Nur Baits. (2018). Fiqih Muamalah 1: Teori Keseimbangan Iwadh dan Muawadh. Retrieved December 9, 2019.