Qazwa didirikan oleh PT Qazwa Mitra Hasanah, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan beralamat di MUC Building Lt.6 Jl. TB Simatupang No.15, RT.8/RW.3, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12530.

1. Kerjasama Usaha antara Pemberi Pembiayaan dan PENERIMA PEMBIAYAAN dilakukan berdasarkan akad Syariah.
2. Pemberi Pembiayaan merupakan pemilik modal yang menyerahkan sejumlah uang kepada Qazwa untuk selanjutnya dipergunakan sebagai Modal Usaha bisnis Penerima Pembiayaan.
3. Penerima Pembiayaan merupakan pemilik usaha yang menerima modal dari Pemberi Pembiayaan melalui sistem Qazwa dan berkewajiban untuk mengelola modal melalui usaha yang telah disepakati. 
4. Qazwa merupakan wakil dari Pemberi Pembiayaan yang berkewajiban untuk menyerahkan modal kepada Penerima Pembiayaan.
5. Bisnis Usaha Penerima Pembiayaan melingkupi berbagai jenis industri bisnis yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syariah.
6. Pengelolaan Bisnis Usaha merupakan segala sesuatu yang dilakukan Penerima Pembiayaan terhadap Bisnis Usaha.
7. Keuntungan Usaha merupakan keuntungan atas pengadaan barang, yaitu berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan jual beli barang atau jasa.
8. Kerugian Usaha terjadi ketika jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.
9. Tutup buku adalah pemindahan saldo akhir setiap akun-akun dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi saldo awal untuk bulan atau tahun berikutnya.
10. Laporan Bulanan merupakan laporan terperinci mengenai Pengelolaan Bisnis Usaha baik dari aspek keuangan maupun aspek lainnya.
11. Akad Syariah yang digunakan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.
12. Pengguna situs Qazwa wajib mengisi data pribadi secara lengkap dan jujur.
13. Pengguna harus memahami bahwa segala kegiatan transaksi di situs Qazwa menerapkan prinsip-prinsip Syariah.
14. Bisnis yang ditampilkan di situs Qazwa sudah melalui tahap credit scoring sesuai dengan metode yang dikembangkan oleh Qazwa.
15. Segala Informasi yang ditampilkan di situs Qazwa, sudah mendapatkan izin dari pihak terkait.
16. Dana dari Pemberi Pembiayaan yang difasilitasi situs Qazwa terlebih dahulu masuk ke open account Pemberi Pembiayaan baru kemudian akan diserahkan ke Penerima Pembiayaan melalui escrow account Qazwa maksimal H+2.
17. Pengelola Qazwa berperan sebagai wakil Pemberi Pembiayaan dalam proses penawaran keuntungan dengan Penerima Pembiayaan.
18. Pengelola Qazwa tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti dana yang hilang atau berkurang, yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis pengusaha.
19. Transaksi atau bisnis di luar fitur yang terdapat pada situs Qazwa, bukanlah tanggung jawab pengelola situs Qazwa .

Untuk dapat menggunakan layanan dan situs web kami, baik sebagai pemohon maupun pemberi pembiayaan, Anda harus berusia lebih dari 17 tahun. Apabila usia Anda berada berada di bawah 17 tahun, Anda dapat menggunakan situs web dan layanan kami hanya dengan keterlibatan orang tua atau wali.

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia minimal 21 tahun.
3. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun.
4. Alokasi pembiayaan hanya untuk modal kerja.
5. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

1. Pemberi Pembiayaan dapat berupa:

1. 1. Orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
   2. Orang perseorangan Warga Negara Asing;
   3. Badan Hukum Indonesia/Asing;
   4. Badan Usaha Indonesia/Asing; dan/atau
   5. Lembaga Internasional

2. Berusia minimal 17 tahun.
3. Sumber dana tidak berasal dari tindakan pencucian uang atau menggunakan uang yang berasal dari sumber tidak halal.
4. Mengetahui bahwa kegiatan pemberian yang dilakukan menggunakan prinsip Syariah.
5. Menyadari bahwa kegiatan pemberian dana investasi kepada Penerima Pembiayaan adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan risiko.

1. Penerima Pembiayaan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan Modal Usaha dan mengelola Bisnis Usaha dengan sebaik-baiknya.
2. Pengelolaan Bisnis Usaha haruslah dilakukan dengan menghindari unsur riba, maysir, dan gharar.
3. Pemberi Pembiayaan dan Qazwa memiliki hak untuk memberikan saran dalam Pengelolaan Bisnis Usaha, untuk kemajuan Bisnis Usaha.
4. Penerima Pembiayaan wajib memberikan informasi terkait Bisnis Usaha dan Pengelolaan Bisnis Usaha kepada Pemberi Pembiayaan dan Qazwa secara lengkap dan transparan.
5. Pemberi Pembiayaan dan Qazwa memiliki hak untuk meminta informasi terkait Bisnis Usaha dan Pengelolaan Bisnis Usaha kepada Penerima Pembiayaan.

1. Perhitungan Keuntungan dimulai saat diserahkannya Modal Usaha dari Qazwa kepada Penerima Pembiayaan.
2. Keuntungan dalam perjanjian ini dilakukan atas Keuntungan Usaha sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Umum nomor 7.
3. Besaran Keuntungan di atur berdasarkan kesepakatan bersama setelah melalui proses tawar-menawar.
4. Penerima Pembiayaan wajib menyetorkan Keuntungan Pemberi Pembiayaan di akhir kontrak kepada Qazwa.
5. Pengembalian Keuntungan dari Modal Usaha yang di setor Pemberi Pembiayaan didistribusikan oleh Qazwa setelah masa kontrak berakhir.
6. Pencatatan Keuntungan dilakukan oleh Qazwa kepada Pemberi Pembiayaan.

1. Semua Kerugian Usaha akibat kesengajaan dan/atau kelalaian Penerima Pembiayaan dalam melakukan Pengelolaan Bisnis Usaha merupakan tanggung jawab Penerima Pembiayaan.
2. Pemberi Pembiayaan menanggung Kerugian Usaha yang terjadi di luar kesengajaan dan/atau kelalaian Penerima Pembiayaan dalam melakukan Pengelolaan Bisnis Usaha sehingga menyebabkan perbedaan antara estimasi dan realisasi bagi hasil dalam akad mudharabah, termasuk dalam keadaan force majeure sesuai proporsi penyertaan modal.
3. Qazwa tidak terlibat dalam Pengelolaan Bisnis Usaha dan tidak menanggung Kerugian Usaha yang terjadi.
4. Seluruh Pihak bekerjasama secara aktif dan transparan untuk mencegah dan menanggulangi Kerugian Usaha.

1. Selama jangka waktu kerjasama, Pemberi Pembiayaan berkewajiban untuk:
   1. Menunjuk Qazwa sebagai wakil Pemberi Pembiayaan dalam pelaksanaan proses pembiayaan yang dilakukan Pemberi Pembiayaan terhadap Penerima Pembiayaan;
   2. Tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan oleh Penerima Pembiayaan tanpa kesepakatan;
   3. Tidak melakukan pemaksaan kepada Penerima Pembiayaan untuk menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam melaksanakan kegiatan usaha ini;
   4. Tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Penerima Pembiayaan;
   5. Tidak mengambil atau menambah sejumlah Modal Usaha sebelum masa kontrak selesai tanpa Kesepakatan seluruh Pihak;
   6. Mengikuti program yang diinisiasi Qazwa;
   7. Berhak untuk menunjuk kuasa yang akan menerima keuntungan usaha bila berhalangan, yang dibuktikan dengan surat kuasa bertandatangan di atas materai.
2. Selama jangka waktu kerjasama, Penerima Pembiayaan berkewajiban untuk:
   1. Menunjuk Qazwa sebagai wakil Penerima Pembiayaan untuk pengumpulan dana dalam proses pembiayaan.;
   2. Penerima Pembiayaan mempunyai kewajiban membayar fee kepada Qazwa sebagai layanan yang diberikan Qazwa kepada Penerima Pembiayaan dengan akad wakalah bil ujrah;
   3. Mengelola dana usaha yang telah diterima dari Pemberi Pembiayaan untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 1 minggu setelah akad disepakati dan ditandatangani;
   4. Mengikuti program yang diinisiasi Qazwa;
   5. Membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada Pemberi Pembiayaan melalui Qazwa;
   6. Melaporkan hal-hal yang bersifat luar biasa/musibah yang terjadi ketika kegiatan usaha sedang berjalan kepada Pemberi Pembiayaan dan Qazwa selambat-lambatnya 3 hari setelah kejadian;
   7. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha;
   8. Berhak membatalkan perjanjian dan / atau mengembalikan kembali sebagian Modal Usaha dari Pemberi Pembiayaan setelah terbukti Pemberi Pembiayaan melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi perjanjian ini;
   9. Wajib menyerahkan keuntungan kepada kuasa Pemberi Pembiayaan dalam hal Pemberi Pembiayaan berhalangan menerima.

1. Force Majeure merupakan keadaan memaksa yang terdiri dari kejadian tak terduga, diluar kontrol Para Pihak, yang menyebabkan ketidakmungkinan dilakukannya kewajiban dalam perjanjian ini, termasuk bencana alam, dan perang.
2. Dalam hal meninggalnya Pemberi Pembiayaan, maka ahli waris Pemberi Pembiayaan menerima segala hak yang diperoleh Pemberi Pembiayaan dalam perjanjian ini.
3. Dalam hal meninggalnya Penerima Pembiayaan, maka Pemberi Pembiayaan, Qazwa, dan ahli waris Penerima Pembiayaan haruslah menegosiasikan kelanjutan dari Kerjasama Usaha.

1. Perjanjian ini mengikat secara hukum kepada seluruh pihak.
2. Perjanjian ini dilakukan berdasarkan asas-asas Hukum Islam yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
3. Para pihak bersepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul dikemudian hari dan belum diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum.